SELAMAT DATANG

selamat datang di situs kami,dengan senang hati kami akan melayani anda untuk pengurusan izin legal untuk bisnis anda. silahkan hubungi marketing kami.

JASA PENGURUSAN IZIN USAHA

MELAYANI:PENDIRIAN cv DAN PT,SIUP,ITUP,TDP,KEAGENAN,NPIK ELEKRONIK,PENGURUSAN API,DLL

TERIMAKASIH

terimakasih telah mengunjungi situs kami, semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat,bergabunglah dengan kemudahan dalam pengurusan izin untuk bisnis anda bersama kami,salam sukses.

Related post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sabtu, 03 September 2022

HOME


CV Panca Gita hadir untuk memberikan anda solusi dan kemudahan  dalam pengurusan perizinan perusahaan
Mulai dari Pendiran atau perubahan PT,CV, Pengurusan TDP, SIUP, NIK, API, Distributor keagenan, dan pengurusan izin impor lainnya..Adalah layanan utama kami.


Anda Staf Legal / Staf  Administrasi ..?
Anda Staf Impor atau ekspor 
Anda diberikan tugas ,untuk monitoring perizinan perusahaan ?
 Anda sering terlewat dengan masa berlaku perizinan perusahaan anda ..?
ATAU
,Anda  akan mendirikan usahaperdagangan

KAMI ASISTEN PRIBADI ANDA, DALAM PENGURUSAN PERIZINAN


Bagi anda yang sudah mempunyai usaha tapi belum mempunyai legalitas, atau bagi yang mau mempunyai usaha sebaiknya bisnis anda dilengkapi dengan legalitas. Kenapa? Sebab legalitas bagi seorang entrepreneur bagaikan SK bagi pegawai. Dan apabila usaha kita mau naik kelas dan bisa bankable legalitas adalah persyaratan yang wajib dimiliki. Kalau anda mau mengajukan pinjaman ke bank misalnya, dan status anda sebagai pengusaha maka pihak bank akan menanyakan legalitas. Kalau tidak punya? jangan harap anda dipercaya bahwa usaha telah berjalan sekian tahun. Karena pihak bank melihat kapan berdirinya usaha berdasarkan akta notaris, bukan berdasarkan pengakuan semata.
















































































Selasa, 18 Juni 2013

Pengurusan NPIK (Nomor Pokok Importir Khusus)

Jasa pengurusan NPIK (Nomor Pokok Importir Khusus)
 -----------------------------
Pengertian  NPIK (Nomor Pokok Importir Khusus) adalah :
    Tanda Pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu berupa :
  • Jagung (NPIK Jagung)
  • Gula (NPIK Gula)
  • Kedelai (NPIK Kedelai)
  • Beras (NPIK Beras)
  • Mainan Anak-anak (NPIK mainan anak-anak)
  • Elektronika dan komponennya  (NPIK Elektonika)
  • Tekstil dan produk Tekstil dan, (NPIK Tekstil)
  • Alas kaki (NPIK alas Kaki)
Dasar hukum NPIK                     : 07/mdag/per/3/2008
Daftar barang yang wajib NPIK  : 05/DJPLN/KP/III/2002
Masa berlaku NPIK   : 5 tahun

Persyaratan pengurusan NPIK :
  1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan
  2. Fotokopi NPWP, SIUP 
  3. Fotokopi API-U atau API-P
  4. Pas photo penanggung jawab perusahaan yang ada di API . Ukuran 3x4 latar belakang berwarna merah
  5. NPIK asli yang lama (apabila perpanjangan)
 Biaya Pengurusan NPIK*

Perpanjangan        : Rp 3.000.000
Pendaftaran Baru  : Rp 5.000.000
Lama Proses: 10 ~ 15 hari kerja

   *untuk luar jakarta dikenakan tambahan biaya Rp. 300.000

Kamis, 07 Maret 2013

Undang-Undang Perseroan Terbatas, CV

Perubahan Domisili dan Alamat Perusahaan.

  1. Permasalahan Hukum:
    perubahan alamat perusahaan terhadap perusahaan.
  2. Peraturan Terkait:
    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas“);
    2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta (“KepGub 505/1989″)
    3. Peraturan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP“):

      1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permen 36/2007“);
      2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permen 46/2009″)
      3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (“SE 01/2010“);
    4. Peraturan Terkait Dengan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP“):

      1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permen 37/2007“);
      2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (“SE 01/2010“);
    5. Peraturan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP“):
      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/Pj/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak (“Peraturan Dirjen Pajak 44/2008“);
  3. Hasil Analisa:
    1. Kedudukan perusahaan atau domisili perusahaan
      Bahwa domisili perusahaan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas diatur didalam pasal Pasal 17 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dikutip berikut ini, bahwa:
      (1)     Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
      (2)     Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.
      Bahwa berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan perusahaan adalah dimana suatu perusahaan berada didalam satu wilayah daerah kota atau kabupaten.
    2. Bahwa suatu kedudukan perusahaan (domisili perusahaan) dan alamat perusahaan adalah merupakan dua hal yang berbeda:
      Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Undang Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dikutip berikut ini menyatakan bahwa:
      (1)     Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
      (2)     Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
      (3)     Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.
      Bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan perseroan, adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan, dimana kedudukan perusahaan (domisili) sebagaimana disebutkan didalam anggaran dasar yang berada di dalam suatu kota atau kabupaten (Pasal 17 Ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas) sedangkan suatu alamat selain tidak wajib ditentukan didalam anggaran dasar, dapat ditentukan oleh perusahaan/pemilik perusahaan didalam suatu kedudukan perusahaan (domisili) yang ditentukan didalam dalam anggaran dasar.
       Kesimpulan:
    Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang ada dimana suatu perusahaan ingin melakukan perubahan alamat akan tetapi perubahan alamat tersebut masih didalam suatu daerah kota atau kabupaten maka perusahaan tersebut tidak perlu melakukan perubahan kedudukan (domisili) dalam Anggaran dasarnya.
    Sedangkan untuk perseroan yang berkeinginan untuk mengubah kedudukan (domisili) dari suatu daerah kota atau kabupaten kedaerah lainnya diluar kota atau kabupaten tersebut diwajibkan untuk melakukan perubahan domisili perubahan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dijabarkan berikut ini.
  4. Perubahan Anggaran Dasar:
    Bahwa mengenai perubahan anggaran dasar suatu perusahaan secara detail Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaturnya didalam Pasal 21 – 23:
    Pasal 21 UUPT:
    (1)     Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
    (2)     Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a.     nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
    b.     maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
    c.     jangka waktu berdirinya Perseroan;
    d.     besarnya modal dasar;
    e.     pengurangan modal
    f.     ditempatkan dan disetor; dan/atau
    g.     status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
    (3)     Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
    (4)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
    (5)     Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
    (6)     Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
    (7)     Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
    (8)     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
    (9)     Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.
    Pasal 23 UUPT:
    (1)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
    (2)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
    (3)     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
    Kesimpulan:
    Bahwa berdasarkan kutipan pasal-pasal diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka suatu perseroan terbatas melakukan perubahan domisili suatu perusahaan (pencantuman domisili atau kedudukan diwajibkan didalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas) maka perseroan diwajibkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan diwajibkan untuk melakukan pelaporan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    Sehubungan dengan hal diatas perusahaan sebenarnya dapat menghindari kewajiban untuk melakukan perubahan domisili dengan menggunakan virtual office sebagaimana umumnya perusahaan lakukan yaitu dengan menumpang alamat pada suatu alamat yang masih berada didalam suatu daerah kota atau kabupaten sebagaimana ditentukan sebelumnya didalam anggaran dasar.
    Dalam hal suatu perseroan memang memiliki rencana untuk dipindahkan pada suatu domisili yang berada diluar domisili yang ada sekarang (dalam hal ini memang direncanakan akan dipindahkan diluar wilayah Tangerang) untuk sementara perseroan dapat menggunakan virtual office dengan menumpang pada suatu alamat diluar diwilayah domisili yang nantinya akan direncanakan untuk dipindahkan.
  5. Kewajiban Yang Timbul Akibat Perubahan Alamat Perusahaan:
    Bahwa sehubungan dengan perubahan alamat suatu perusahaan maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan diantaranya adalah:
    1. Kewajiban Untuk Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”):
      Bahwa mengenai SKDP ini sampai dengan saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini, satu-satunya peraturan yang bisa dijadikan dasar mengenai hal ini terdapat dalam KepGub 505/1989.
      Berbeda yang telah jelaskan diatas bahwa pada dasarnya kedudukan perusahaan adalah suatu domisili perusahaan. Berbeda dengan hal tersebut bahwa walaupun SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) disebutkan sebagai surat keterangan Domisili, pada kenyataannya adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan mengenai alamat suatu perusahaan.
      Dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengurusan SKDP ini sebagaimana terdapat didalam KepGub 505/1989 yaitu:
      1. surat pengantar RT dan RW;
      2. KTP pemilik;
      3. Akta Notaris pendirian perusahaan;
    2. Perubahan Surat Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”):
      Bahwa berdasarkan Permen 37/2007 sebagaimana dikutip berikut ini disebutkan bahwa:
       Pasal 10 Permen 37/2007:
      (1)     Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data
      yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan
      data kepada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan II.F Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini (file terlampir).
      (2)     Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
      a.     PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
      b.     Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
          Pasal 11 Permen 37/2007:
    (1)     Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
    a.     pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
    b.     perubahan nama perusahaan;
    c.     perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
    d.     perubahan alamat perusahaan;
    e.     perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
    f.     khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
    (2)     Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
    (3)     Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
    (4)     Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
    (5)     Kepala KPP Kabupaten/Kota mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
    (6)     Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.
    Lampiran VI Permen 37/2007:
    Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :
    1.     Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan
    2.    perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;dan
    3.    TDP asli.
    [Note:    dalam hal perubahan alamat dan tidak mengubah domisili tidak diwajibkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperlukan]
    Kesimpulan:
    Bahwa terkait dengan permasalahan hukum yang ada dan berdasarkan kutipan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:
    1.    Perubahan alamat suatu perusahaan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pelaporan perubahan alamat tersebut;
    2.    Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan alamat, daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.
     Perubahan Surat Ijin Usaha Perdagangan (“SIUP”):
    1. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Permen 36/2007 sebagaimana dikutip berikut ini:
      Pasal 1 Ayat (5) Permen 36/2007:
      Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

Pasal 14 Permen 36/2007:
(1)     Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(2)     Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP `    perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
Lampiran II Permen 3/2007:
Syarat-syarat yang diperlukan dalam melaporkan perubahan data Perseroan:
  1. Surat Permohonan SIUP (Lampiran I Permen 3/2007);
  2. SIUP Asli;
  3. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
  4. Data pendukung perubahan;
  5. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3×4 cm (2 lembar).
Pasal 20 Permen 36/2007:
(1)    Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(2)     Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(3)     Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
Pasal 21 Permen 36/2007:
(1)     Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)     Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
(3)     Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
Kesimpulan:
Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1.    Perubahan alamat suatu perusahaan yang dimiliki SIUP diwajibkan untuk melakukan pelaporan perubahan alamat tersebut;
2.    dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan laporan perubahan tersebut diantaranya adalah:
a.     Surat Permohonan SIUP (Lampiran I Permen 3/2007 – file terlampir);
  1. SIUP Asli;
  1. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
    1. Data pendukung perubahan;
    2. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3×4 cm (2     lembar).
3.        Dalam hal perusahaan melakukan kelalaian untuk melaporkan kewajiban ini maka perusahaan tersebut akan dikenakan sangsi berupa:
a.    Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP;
b.    Dalam hal peringatan tertulis tersebut tidak dihiraukan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
  1. Kewajiban dibidang Perpajakan:
    Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak 44/2008 sebagaimana dikutip sebagai berikut:
Pasal 1 Butir 15 Peraturan Dirjen Pajak 44/2008:
Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWP, perubahan alamat dalam wilayah kerja KPP yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
Pasal 1 Butir 19 Peraturan Dirjen Pajak 44/2008:
Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke KPP/KP4/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
    Pasal 1 Butir 20 Peraturan Dirjen Pajak 44/2008:
    Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau PKP ke KPP baru yang diterbitkan oleh KPP lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

    Pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak 44/2008:
(1)     Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
(2)     Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.     KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau
b.     KP4/KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat.
    Pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak 44/2008:
(1)     Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP Lama atau KPP Baru dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
(2)     Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.     KPP Lama wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke KPP Baru; atau
b.     KPP Baru meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)     KPP Baru wajib menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Lama
(4)     KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWP, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru.
Kesimpulan:
Bahwa mengenai perubahan alamat wajib pajak (perseroan) tidak terikat kepada domisili perusahaan sebagaimana ditentukan didalam Anggaran Dasar, dalam hal wajib pajak (perseroan) melakukan perpindahan alamat yang sekiranya menjadi perhatian adalah mengenai wilayah Kantor Pelayanan Pajak (“KPP“). Apabila perubahan alamat mengakibatkan perubahan KPP maka wajib pajak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpindahan KPP kepada KPP lama dan KPP baru.